Banjir Lumpur Serang Pengendara Jalan

Banjir Lumpur Serang Pengendara Jalan

Tanjungpinang (BP) – Hujan yang mengguyur sangat deras di sebagian wilayah kota Tanjungpinang mengakibatkan banjir menyerang  jalan raya. Air menggenangi sepanjang jalan dari kilometer 8 depan wisma pesona hingga ke jalan DI Panjaitan kilometer 9 sekitar Plaza Bintan Centre, Jumat (13/11).

Air yang diduga bercampur lumpur bauksit ini menggenangi seluruh jalan dan berakibat pada terhambatnya lalu lintas karena semua kendaraan memperlambat jalannya pada saat itu.

“Untung hujan tadi tidak terlalu lama walaupun sangat deras kalaulah lama mungkin air ini sangat dalam,” ujar salah satu pengendara kendaraan motor.

Air yang menggenang itu karena selokan yang ada  di sekitar jalan itu cekung ke tengah dan tidak mampu menampung air yang meluap. 

“selokan dan saluran airnya memang tidak bagus alhasil setiap hujan deras banjir akan terjadi di sini,” ujar Daud penjaga toko fotokopi.

Dari keterangan warga mengatakan daerah tersebut memang berlangganan banjir setiap hujan turun deras. Bukan Cuma ari yang menggenang tetapi juga bercampur lumpur. Warga berharap pemerintah kota dapat memperhatikan masalah ini agar tidak terus terjadi banjir.

Menpan RI Kunker Ke Kepri

Menpan RI Kunker Ke Kepri

  

Tanjungpinang (BP) – Untuk mempercepat proses peningkatkan dan perbaikan tata kelola Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Yuddy Chrisnandi melakukan Kunjungan Kerja ke ibukota provinsi Kepualauan Riau, Tanjungpinang, Jumat (13/11).

Maksud dan tujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia ke Tanjungpinang adalah untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) sekaligus mendengarkan paparan tentang kemajuan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dia mengatakan sampai dengan saat ini tata kelola pemerintahan yang ada di Kepri cukup baik, tidak ada hal-hal yang negatif di Kepri dan tidak ada juga pengaduan-pengaduan yang signifikan mengenai tata kelola pemerintah di Kepri.

Selain untuk menata perbaikan tata kelola pemerintahan Menpan masih menjelaskan kunjungan kerja saat ini juga untuk melihat langsung persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan situasi daerah untuk mendapatkan keyakinan dari pemerintah pusat bahwa pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan tertib.

Gubernur telah memberikan berbagai informasi dan laporan bahwa dalam proses kampanye menuju pilkada di Kepri berlangsung dengan tenang, tertib, dan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan.

“Gubernur juga memberikan jaminan sepenuhnya bahwa pilkada serentak tahun ini akan netral dan tertib,” ujar Menpan.

Adapun jaminan Gubernur yang diberikan seperti tidak menggunakan aset daerah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Itu sudah dipahami oleh ASN di seluruh jajaran pemerintah Kepri, serta Gubernur juga memberi jaminan netralitas tersebut.

Warga Kampung Nusantara Beraksi Depan Kantor Walikota

Warga Kampung Nusantara Beraksi Depan Kantor Walikota

Tanjungpinang (BP) – Perhimpunan warga Kampung Nusantara, Dompak mengadakan aksi demonstrasi di depan kantor walikota Tanjungpinang terkait masalah tuntutan legalitas surat tanah warga Kampung Nusantara kepada pemerintah kota Tanjungpinang, Kamis (12/11).

Aksi yang dihadiri oleh puluhan warga ini mendesak pemerintah kota Tanjungpinang menerbitkan legalitas surat tanah bagi warga Kampung Nusantara, Dompak. Sebagai unjuk rasa warga juga membawa anak-anak mereka dalam aksi ini. 

Warga kampung nusantara mendesak pemerintah kota Tanjungpinang untuk mengeluarkan rekomendasi ke Badan Petanahan Nasional (BPN) kota Tajungpinang agar diterbitkan sertifikat tanah untuk warga kampung nusantara, Dompak. 

Tidak hanya itu, warga Kampung Nusantara juga mendesak pemerintah kota agar tidak menerbitkan atau memperpanjang Hak Guna Bangun (HGB) atas nama Fery Lee di lokasi Kampung Nusantara sesuai dengan surat sanggahan yang disampaikan oleh warga Kampung Nusantara ke BPN kota Tanjungpinang. 

Kepala BPN kota Tanjungpinang, Darajat Muhammad Jaelani, M.Si. menaggapi aksi dari warga Kampung Nusantara ini dengan tenang.

“Kami menerima dengan baik warga yang datang ke sini supaya mereka tidak kecewa, keputusannya kami menunggu 10 orang yang mengaku punya surat dari pengadilan dan punya surat tebas agar lebih jelas dan dapat diluruskan,” ujar Darajat saat diklarifikasi.

Darajat juga mengatakan lahan tersebut kemungkinan tidak dijaga, tidak dikatakan patok, dan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Sesuai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 17 dibunyikan memasang tanda batas, memelihara, memanfaatkan wajib dilakukan oleh pemilik tanah yang memiliki sertifikat.

Maka itu, untuk lahan tersebut memang harus dilihat lagi kebenarannya dan dilihat berdasarkan surat keputusan untuk kejelasan.